Silakan klik gambar di atas untuk mengakses Prosiding Konferensi Ilmu Politik.
Prosiding Konferensi
Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Politik
Sinopsis Prosiding Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik UI
Prosiding ini merupakan kumpulan artikel ilmiah hasil Konferensi Nasional yang bertujuan membuka ruang dialog kritis mengenai tantangan-tantangan utama demokrasi Indonesia kontemporer dan juga demokrasi global. Berangkat dari kegelisahan bersama atas meningkatnya gejolak sosial yang muncul secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia, konferensi ini mengajak akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat sipil untuk menelaah dinamika demokrasi Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh tiga kekuatan besar: politik oligarki, transformasi digital, dan krisis iklim.
Konferensi dan prosiding ini menempatkan demokrasi tidak hanya sebagai sistem politik formal, tetapi sebagai arena relasi kuasa yang terus dinegosiasikan antara negara, elit ekonomi-politik, teknologi, dan masyarakat. Melalui pendekatan interdisipliner, artikel-artikel dalam prosiding ini berupaya menjelaskan bagaimana ketiga faktor tersebut saling berkelindan dan berkontribusi pada erosi representasi, ketimpangan sosial, serta melemahnya partisipasi publik yang dapat mengarah pada politik progresif, serta menguatnya negara yang semakin berperilaku ke arah autoritarianisme.
Panel Oligarki
Panel ini membahas dominasi oligarki dalam berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Artikel-artikel dalam panel ini mengkaji bagaimana oligarki bekerja melalui partai politik, pemilu, kebijakan publik, pengelolaan sumber daya alam, hingga politik luar negeri.
Isu-isu seperti keamanan pangan, industrialisasi ekstraktif, populisme, politik uang, krisis meritokrasi, dan melemahnya oposisi demokratis dianalisis sebagai manifestasi dari konsentrasi kekuasaan elit. Panel ini juga memberi perhatian khusus pada dampak oligarki terhadap keterwakilan perempuan, gerakan buruh, masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu dan birokrasi. Secara keseluruhan, panel ini menegaskan bahwa oligarki menjadi salah satu faktor kunci dalam erosi kualitas demokrasi Indonesia.
Panel Digital
Panel Digital menyoroti peran teknologi digital sebagai arena baru kontestasi politik dan demokrasi. Artikel-artikel dalam panel ini membahas fenomena otoritarianisme digital, oligarki teknologi, kapitalisme platform, serta penggunaan kecerdasan buatan, buzzer, influencer, dan algoritma dalam politik elektoral. Selain membuka peluang partisipasi baru, ruang digital juga dipotret sebagai medium normalisasi kekuasaan, manipulasi opini publik, dan reproduksi ketimpangan. Panel ini menampilkan analisis tentang kampanye digital, pekerja platform, perlawanan Gen Z, serta paradoks digitalisme yang justru berpotensi melemahkan demokrasi substantif. Dengan demikian, panel ini menempatkan teknologi digital sebagai medan ambivalen antara emansipasi dan kontrol.
Panel Krisis Iklim
Panel Krisis Iklim mengkaji relasi antara demokrasi, kekuasaan, dan kerusakan lingkungan dalam konteks perubahan iklim. Artikel-artikel di dalamnya membahas konflik tata kelola sumber daya alam, kejahatan negara-korporasi, pembangunan ekstraktif, serta marginalisasi kelompok rentan—terutama perempuan, masyarakat adat, anak, dan penyandang disabilitas—dalam menghadapi krisis ekologis. Panel ini juga mengulas dinamika kebijakan iklim, energi, dan pembangunan berkelanjutan, termasuk perdebatan mengenai masyarakat adat, pesisir, nuklir, dan pengelolaan sampah. Secara kritis, panel ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan krisis demokrasi yang berkaitan erat dengan relasi kuasa dan keadilan sosial.
Penutup
Secara keseluruhan, prosiding ini menghadirkan refleksi kritis atas kondisi demokrasi Indonesia yang berada di bawah tekanan struktural dan perubahan zaman. Dengan mengaitkan oligarki, digitalisasi, dan krisis iklim, kumpulan artikel ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga mendorong kesadaran kritis publik serta merumuskan arah kebijakan dan praktik demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
