Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia menyelenggarakan konferensi nasional yang membawa tema “Tantangan Demokrasi Indonesia dan Global di Era Politik Oligarki, Digital, dan Krisis Iklim” pada Jumat (10/10) di Gedung Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, serta beberapa ruangan lain yang digunakan untuk sesi panel tematik.
Acara dibuka secara resmi oleh Dr. phil. Panji Anugrah Permana, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya memperluas ruang dialog akademik untuk menjawab tantangan politik kontemporer. Ia menyampaikan bahwa ketiga tema utama konferensi ini—oligarki, digitalisasi, dan krisis iklim—merupakan isu strategis yang saling beririsan dan relevan dengan dinamika demokrasi di Indonesia maupun di tingkat global.
Konferensi ini merupakan bagian dari rangkaian forum ilmiah Departemen Ilmu Politik UI yang akan berlangsung hingga akhir tahun. Selama satu hari penuh, kegiatan diselenggarakan secara paralel di berbagai ruangan, mencakup tiga sesi panel tematik, Sesi Alumni Talk, serta Sesi Diskusi dan Pleno Peserta Konferensi. Ketiga tema besar konferensi tersebut merefleksikan dinamika demokrasi Indonesia dan dunia dalam menghadapi tantangan oligarki, perkembangan teknologi digital, dan krisis iklim.
Pada Sesi Alumni Talk, yang berlangsung paralel dengan sesi panel, hadir sejumlah figur penting dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi, di antaranya Prof (Riset) Dr. Lili Romli, M.Si. (Peneliti Utama BRIN), Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H. (Wakil Ketua MPR RI), dan Assoc. Prof. Dr. Ujang Komarudin, M.Si. (Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI). Dalam paparannya, Dr. Eddy Soeparno menyoroti urgensi penanganan krisis iklim serta dinamika penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim yang saat ini tengah disiapkan oleh DPR RI. Ia menekankan pentingnya pelibatan opini publik secara intensif dalam proses pembahasan yang direncanakan dimulai pada awal tahun 2026.
Sementara itu, Sesi Diskusi dan Pleno Peserta Konferensi menghadirkan narasumber dengan kepakaran di bidang politik, kebijakan publik, dan komunikasi politik, yaitu Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A. (Kaprodi S3 Ilmu Politik UGM), Ika Idris, Ph.D. (Associate Professor of Public Policy and Management, Monash University Indonesia), serta Irwansyah, S.IP., M.A., Ph.D. (Dosen Departemen Ilmu Politik UI). Ketiganya sebelumnya berperan sebagai panelis dalam tiga sesi tematik utama.
Kedua sesi tersebut dimoderatori oleh Riaty Raffiudin, Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik UI, yang memandu jalannya diskusi dengan menyoroti keterkaitan antara riset akademik, kebijakan publik, dan tantangan praksis politik di Indonesia.
Berbagai sesi diskusi memperlihatkan bagaimana digitalisasi menjadi ruang politik baru bagi masyarakat Indonesia dalam menelaah kembali nilai-nilai demokrasi, baik dari segi implementasi maupun ancaman yang mengiringinya. Salah satu isu yang mencuat adalah menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dalam kebebasan berpendapat akibat intervensi elite politik dan penerapan pasal-pasal karet dalam UU ITE yang dinilai berpotensi menimbulkan tindakan represif.
Melalui konferensi ini, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik UI menegaskan komitmennya dalam memperkuat tradisi keilmuan dan ruang diskursus kritis di kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi kebijakan publik. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaboratif untuk merumuskan gagasan dan solusi atas berbagai tantangan demokrasi kontemporer, sekaligus mendorong keterlibatan ilmuwan politik Indonesia dalam percakapan global mengenai tata kelola politik, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.
