Departemen Ilmu Politik FISIP UI mengadakan diskusi “Sensor Negara di Ruang Digital: Studi di Asia Tenggara” pada Jumat (19/9) di Ruang Rapat JK. Kegiatan ini merupakan program inisiasi dari Klaster Riset Teknologi dan Politik. Diskusi menghadirkan Irene Poetranto, Ph.D, peneliti senior di Citizen Lab, University of Toronto sebagai pembicara tamu. Selain itu, Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si., dosen Departemen Ilmu Politik UI sekaligus anggota Klaster Teknologi dan Politik menjadi penanggap diskusi.
Meskipun kedua pembicara membahas topik yang berbeda, keduanya tetap berada dalam fokus yang sama terkait praktik sensor yang dilakukan oleh negara. Irene mengulas disertasi yang ia tulis, yaitu terkait permasalahan kontrol terhadap internet di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Sementara itu, Syaiful lebih banyak berbicara mengenai permasalahan di dalam demokrasi digital di Indonesia.
Dalam penelitiannya, Irene memilih Asia Tenggara sebagai kawasan studi karena beberapa faktor pendorong yang menarik untuk dianalisis. Di antaranya adalah tren regresi demokrasi dan munculnya otoritarianisme digital, penggunaan pembatasan internet untuk mengontrol informasi, filterisasi konten internet, serta spekulasi terkait pengaruh China terhadap pola censorship di wilayah ini. Dari temuan tersebut, Irene merumuskan dua pertanyaan penelitian utama: pertama, mengenai metode yang digunakan negara-negara di Asia Tenggara untuk memfilter informasi, dan kedua, sejauh mana keterlibatan China memengaruhi proses filterisasi di kawasan tersebut.
Irene menjelaskan bahwa sebagian besar negara di Asia Tenggara menerapkan DNS Tampering sebagai metode sensor, kecuali Timor Leste yang menggunakan Non-Blocking Networks, dan Laos yang menerapkan IP Blocking. Secara sederhana, DNS dapat dibayangkan seperti buku telepon internet: ia menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia (misal: ui.ac.id) menjadi alamat IP numerik (misal: 152.118.64.0) sehingga komputer dapat berkomunikasi.
Diskusi ini membuka mata kita tentang bagaimana pemerintah di Asia Tenggara mengontrol informasi di internet. Memahami metode sensor ini penting agar kita lebih kritis dan bisa memilah informasi yang kita terima setiap hari. Dengan kesadaran digital, masyarakat dapat menggunakan internet secara lebih cerdas dan tetap menjaga kebebasan berekspresi di ruang digital.
