Diskusi bedah buku The Rise of Digital Repression karya Steven Feldstein berlangsung pada Rabu (24/9) di Auditorium Gedung Komunikasi FISIP UI. Dalam diskusi tersebut turut dihadiri oleh Defbry Margiansyah S.IP., M.A. peneliti di Pusat Riset Politik BRIN dan Dr. Hurriyah yang saat ini menjabat sebagai Direktur Puskapol UI. Kegiatan bedah buku ini dimoderatori oleh Syaiful Bahri, S. Sos., M.Si. sebagai Dosen Departemen Ilmu Politik UI yang sekaligus menjadi anggota Klaster Riset Teknologi dan Politik. Jajaran dosen dan beberapa mahasiswa Departemen Ilmu Politik UI turut hadir dalam diskusi ini.
Sebagai pembuka jalannya diskusi bedah buku, Dr. Hurriyah menyoroti bagaimana represi digital terus berlangsung sejak awal periode Pemerintahan Joko Widodo hingga berlanjut pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam bukunya, penulis berupaya untuk mendefinisikan ulang represi digital. Hal itu disebabkan tulisan-tulisan terdahulu tidak menyoroti tindakan represi yang berlangsung di ranah digital melainkan otoritarianisme digital (digital authoritarianism). Feldstein melihat represi digital ini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam memantau dan menekan suatu informasi atau yang disebut sebagai state-led digital repression.
Hurriyah mengulas bahwa dalam buku yang ditulis Feldstein, tekanan pemerintah dalam ranah digital muncul dalam beberapa bentuk, antara lain pengawasan (surveillance), pembatasan konten (online censorship) yang memicu self-censorship, persekusi daring (online persecution), manipulasi informasi dan disinformasi melalui buzzer, serta pemutusan akses internet (internet shutdown). Hurriyah menyinggung kasus kritik Bu Neni terhadap Gubernur Jawa Barat memicu serangan di media sosial sebagai contoh nyata dari persekusi daring yang terjadi di Indonesia.
Pembicara kedua, Defbry, memperluas diskusi dengan konsep digitalizing authoritarianism, menekankan bahwa otoritarianisme bukan hanya rezim politik, tetapi juga pola nilai dan struktur yang melemahkan akuntabilitas. Praktik ini terlihat di demokrasi hibrida seperti Indonesia, yang mengadopsi strategi legalisme otokratis dan populisme otokratis, dengan titik kemunduran demokrasi mencapai puncaknya pada 2021 melalui penurunan kebebasan sipil dan penguatan kontrol negara terhadap ruang publik digital.
Menurut Defbry, dalam praktiknya, demokrasi yang tampak di permukaan menyimpan kecenderungan otoriter di dalamnya, melalui strategi legalisme otokratis (autocratic legalism) seperti di Thailand, dan populisme otokratis (autocratic populism) seperti di Filipina. Indonesia, secara hibrida, menunjukkan karakteristik keduanya. Titik balik kemunduran demokrasi Indonesia (democratic backsliding) mencapai puncaknya pada 2021, ditandai dengan penurunan indeks kebebasan sipil dan penguatan kontrol negara terhadap ruang publik digital.
Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkaya pemahaman akademisi dan mahasiswa mengenai praktik represi digital, demokrasi hibrida, dan tantangan literasi politik di era digital. Diskusi ditutup dengan menekankan literasi politik dan digital yang tinggi serta ruang-ruang kolektif yang mampu membangun solidaritas lintas isu dan kelas sebagai bentuk perlawanan dari represi digital yang dilakukan negara.
